Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus yang kompeten dan berdaya saing global. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan adalah kurikulum pendidikan. Setiap kali terjadi pergantian presiden atau menteri pendidikan, sering muncul wacana untuk melakukan perubahan kurikulum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah kurikulum pendidikan di Indonesia perlu diganti setiap kali terjadi pergantian presiden?
Kurikulum dan Dinamika Politik
Tidak bisa dipungkiri bahwa politik memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan penerapan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum. Setiap presiden dan pemerintahan baru tentu memiliki visi, misi, serta prioritas yang berbeda terkait arah pembangunan nasional. Kurikulum sering kali dianggap sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan visi tersebut.
Mengutip dari situs kurikulum.ac.id, Indonesia beberapa kali melakukan perubahan kurikulum pada pendidikan baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMK sampai SMK. Beberapa Kurikulum yang pernah diterapkan di indonesia, antara lain:
- Rentjana Pelajaran 1947 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1947 – 1951
- Rentjana Pelajaran Terurai 1952 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1952 – 1963
- Rentjana Pendidikan 1964 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1964 – 1967
- Kurikulum 1968 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1968 – 1974
- Kurikulum 1975 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1975 – 1983
- Kurikulum 1984 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1984 – 1993
- Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 1994 – 2003
- Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diterapkan pada Tahun Ajaran 2004 – 2005
- Kurikulum 2006 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 2006 – 2012
- Kurikulum 2013 yang diterapkan pada Tahun Ajaran 2013 – 2022
- Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada Tahun Ajaran 2023 – Sekarang
Namun, apakah kurikulum perlu selalu berubah seiring pergantian presiden?
Jika kurikulum diganti setiap pergantian pemimpin, maka terjadi ketidakstabilan dalam sistem pendidikan nasional. Proses adaptasi terhadap kurikulum baru memerlukan waktu yang tidak singkat. Guru, siswa, serta seluruh ekosistem pendidikan membutuhkan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum secara optimal. Jika perubahan terlalu sering, akan ada risiko terjadinya kebingungan, ketidaksiapan, dan inefisiensi dalam proses belajar-mengajar.
Pentingnya Stabilitas dalam Pendidikan
Stabilitas dalam kurikulum pendidikan sangat penting agar para pendidik dan siswa dapat fokus pada pembelajaran tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang terlalu sering. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju, seperti Finlandia dan Jepang, menunjukkan bahwa konsistensi dalam kurikulum justru membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.
Kurikulum yang terlalu sering berubah juga dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Alih-alih memberikan inovasi dan peningkatan kualitas, perubahan yang tidak terencana justru bisa menurunkan kualitas pendidikan karena tenaga pendidik harus terus menyesuaikan diri dengan sistem yang baru.
Perlukah Inovasi dan Adaptasi?
Meskipun stabilitas kurikulum penting, bukan berarti kurikulum tidak boleh berubah sama sekali. Inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman tetap diperlukan, terutama di era digital dan globalisasi seperti sekarang. Teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pasar tenaga kerja terus berkembang, sehingga kurikulum pendidikan juga perlu disesuaikan agar relevan dengan kondisi terkini.
Namun, perubahan kurikulum seharusnya bukan dilakukan hanya karena pergantian presiden atau menteri. Sebaliknya, perubahan kurikulum harus berlandaskan pada hasil evaluasi yang matang, melibatkan pakar pendidikan, dan memperhatikan kebutuhan siswa serta tantangan masa depan. Proses perubahan juga harus berjalan secara bertahap dan terukur, sehingga tidak mengganggu stabilitas pendidikan.
Pendekatan Jangka Panjang
Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, dibutuhkan pendekatan jangka panjang yang melampaui siklus politik lima tahunan. Pemerintah perlu merancang kebijakan pendidikan yang berorientasi pada masa depan, bukan hanya sekedar merespons kepentingan jangka pendek atau perubahan politik. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat landasan hukum dan kebijakan pendidikan yang bersifat non-partisan, yang memungkinkan adanya kontinuitas dalam penerapan kurikulum di setiap masa pemerintahan.
Pembentukan lembaga pendidikan yang independen juga dapat menjadi solusi untuk menjaga stabilitas kurikulum. Dengan melibatkan para ahli di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi, kurikulum dapat dirancang dengan lebih obyektif dan berdasarkan kebutuhan nasional jangka panjang, bukan hanya bergantung pada preferensi politik pemimpin saat ini.
Kurikulum Berbasis Kebutuhan Siswa
Kurikulum pada dasarnya harus didesain berdasarkan kebutuhan siswa. Setiap perubahan kurikulum seharusnya memperhatikan bagaimana kurikulum tersebut akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Tujuannya bukan hanya untuk mencetak lulusan yang mampu mengerjakan ujian, tetapi juga yang siap menghadapi tantangan dunia nyata.
Pengembangan soft skills, literasi digital, serta pemahaman tentang kewirausahaan dan lingkungan harus menjadi bagian dari kurikulum modern di Indonesia. Fokus pendidikan sebaiknya lebih kepada membangun keterampilan yang relevan dengan masa depan siswa, dibandingkan dengan hanya mengikuti tren atau preferensi politik saat ini.
Penutup
Mengganti kurikulum setiap kali terjadi pergantian presiden atau menteri pendidikan bukanlah solusi yang ideal bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Meskipun perubahan dan inovasi tetap diperlukan agar kurikulum relevan dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut harus didasarkan pada evaluasi yang matang, bukan semata-mata karena pergantian pemimpin. Stabilitas dan konsistensi dalam sistem pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa guru dan siswa dapat fokus pada pembelajaran, serta memaksimalkan potensi mereka tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang terlalu sering.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan karena itu memerlukan kebijakan yang berkelanjutan, independen, dan berfokus pada masa depan. Dengan demikian, kurikulum sebaiknya tidak diganti setiap ganti presiden, tetapi disesuaikan berdasarkan kebutuhan nyata dan tantangan masa depan yang dihadapi bangsa ini.
